Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

resume kel.3

Sejarah singkat hukum perdata yang ada di Indonesia

Sejarah membuktikan bahwa hukum perdata yang saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata Eropa. Di Eropa continental berlaku hukum perdata romawi, disamping adanya hukum tertulis dan hukum kebiasaan tertentu.

Pada tahun 1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama “code civil de francis” yang juga dapat disebut “cod napoleon”. Sebagai petunjuk penyusunan code civil ini digunakan karangan dari beberapa ahli hukum antara lain Dumoulin, Domat, dan Pothis, disamping itu juga dipergunakan hukum Bumi Putera Lama, Hukum Jernoia dan Hukum Cononiek. Code napoleon ditetapkan sebagai sumber hukum di Belanda setelah bebas dari penjajahan Prancis.

Setelah beberapa tahun kemerdekaan, bangsa memikirkan dan mengerjakan kodifikasi dari hukum perdata. Tepatnya 5 juli 1830 kodivikasi ini selesai dengan terbentuknya BW (Burgerlijk Wetboek) dan WVK (Wetboek Van Koopandle) ini adalah produk Nasional-Nederland yang isinya berasal dari Code Civil des Francis dari Code de Commerce. Kedua Undang-undang tersebut berlaku di Indonesia dengan azas koncodantie (Azas Politik Hukum), dan sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP) untuk BW (Burgerlinjk Wetboek), sedangkan KUH Dagang untuk WVK (Wetboek Van Koopandle).

A.  Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat. Hukum perdata dalam artian luas meliputi semua hukum private materil dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana.

Pengertian hukum private (hukum perdata materil) adalah hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur hubungan antar perorangan di dalam masyarakat dan kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan, misal perkawinan.

Selain ada hukum private materil, ada juga hukum perdata formil yang lebih dikenal dengan HAP (Hukum Acara Perdata) atau proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala peraturan yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan praktek di lingkungan pengadilan perdata.

B.  Keadaan Hukum Perdata di Indonesia

Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka ragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain:

  1. Faktor ethis (keanekaragaman adat di Indonesia)
  2. Faktor historia yuridis yang dapat kita lihat pada pasal 163, I.S yang membagi

penduduk Indonesia dalam 3 golongan, yaitu :

  1. Golongan Eropa (Hukum Perdata dan Hukum Dagang)
  2. Golongan Bumi Putera [ pribumi/bangsa Indonesia asli(Hukum Adat) ]
  3. Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab)

Untuk golongan warga negara yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai hukum-hukum kekayaan harta benda, jadi tidak mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan maupun yang mengenai hukum warisan.

Pedoman politik bagi pemerintahan Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131, I.S yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR (Regeringsreglement) yang pokok-pokoknya sbb:

  1. Hukum perdata dan dagang
  2. Untuk golongan bangsa Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda (sesuai azas konkordansi).
  3. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis dalam undang-undang, maka bagi mereka hukum yang berlaku adalah hukum adat.

C.  Sistematika Hukum Perdata

Sistematika hukum di Indonesia ada 2 pendapat, yaitu:

1.  Dari pemberlaku undang-undang

    Buku I  : Berisi mengenai orang

    Buku II  : Berisi tentang hal benda

    Buku III : Berisi tentang hal perikatan

    Buku IV : Berisi tentang pembuktian dan kadaluarsa

    2.  Menurut ilmu hukum/doktrin dibagi 4 bagian, yaitu:

    I.  Hukum tentang diri seseorang (pribadi)

    Mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum, mengatur tentang perihal kecakapan untuk bertindak sendiri.

    II.  Hukum kekeluargaan

    Mengatur perihal hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan yaitu perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, perwalian,dll.

    III.  Hukum kekayaan

    Mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat diukur dengan uang, hak mutlak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda yang dapat terlihat dinamakan hak kebendaan yang antara lain:

    –         Hak seorang pengarang atau karangannya.

    –         Hak seseorang atas suatu pendapat dalam ilmu pengetahuan atau hak pedagang untuk memakai sebuah merk (dinamakan Hak Mutlak).

    IV.  Hukum warisan

    Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Disamping itu, hukum warisan juga mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.

    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s

    %d blogger menyukai ini: